Jakarta – Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) yang menjadi salah satu topik hangat dalam Debat Ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2023), memiliki sejarah sendiri, yang tentu berbeda dengan Kerjasama Negara-negara Utara Dunia, Senin (8/1/2024).
Kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation) sebagai gagasan, awalnya bergulir dalam Konferensi Asia Afrika (KAA), di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada tahun 1955.
Gagasan KSS semakin menguat, mengutip dari PBB, ketika Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations) membentuk program bantuan teknis Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) tahun 1949 dan pembentukan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1965.
Pada tahun 1974, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pembentukan Unit Khusus dalam UNDP untuk meningkatkan kerja sama teknis di antara negara-negara berkembang.
Unit Khusus ini menjadi Kantor PBB untuk KSS, dengan utama mengkoordinasikan KSS dan kerjasama segitiga secara global dan dalam sistem PBB.
Pada konferensi Negara-negara Selatan mengenai Kerjasama Teknis antarNegara Berkembang (KTNB) di Buenos Aires tahun 1978, menghasilkan diadopsinya Rencana Aksi Buenos Aires (RABA) untuk mempromosikan dan melaksanakan KTNB.
KTNB ini merupakan salah satu pilar utama Negara-negara Selatan. Dengan pengesahan KTNB tersebut, Unit Khusus diperkuat untuk menjalankan amanat utamanya yang tertuang dalam RABA.
Pada tahun 2013, Unit Khusus ini berganti nama menjadi Kantor PBB untuk Kerjasama Selatan-Selatan, seperti yang kita kenal sekarang.
Tonggak sejarah lainnya terkait dengan KSS, adalah tercapai kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang KSS yang diadakan di Nairobi, Kenya, 2009.
Konferensi ini menghasilkan dokumen hasil Nairobi , yang menyoroti peran yang harus dimainkan oleh pemerintah nasional, entitas regional, dan badan-badan PBB dalam mendukung dan melaksanakan KSS dan kerjasama segitiga.
Setelah diadopsinya Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 pada tahun 2015, Majelis Umum PBB pada tahun 2019 menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi PBB yang kedua mengenai KSS dalam rangka peringatan empat puluh tahun diadopsinya RABA.
Pada koferensi ini, para pemimpin dunia mengadopsi dokumen hasil yang mendesak KSS yang lebih besar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.