Sumenep – Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menghadapi tantangan serius setelah jumlah pendaftar jauh dari target. Hingga akhir Juli 2025, tercatat hanya lima calon siswa yang mendaftar, padahal kuota yang disiapkan mencapai 50 siswa untuk jenjang SD dan SMP.
Kondisi ini mendapat perhatian dari DPRD Sumenep. Anggota Komisi IV, Samioeddin, menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam melakukan sosialisasi program.
“Kalau sosialisasi hanya sebatas formalitas, program ini berpotensi menjadi proyek seremonial tanpa hasil nyata. Strategi yang matang dan menyentuh masyarakat secara langsung sangat diperlukan, bukan sekadar mengandalkan kata ‘gratis’,” tegas Samioeddin, Senin (18/08/2025).
Menurutnya, biaya nol rupiah tidak serta merta menarik minat masyarakat, terlebih di wilayah Sumenep banyak pesantren yang juga menawarkan pendidikan serupa. Ia menekankan perlunya konsep yang kuat serta pendekatan personal agar keluarga sasaran benar-benar memahami manfaat jangka panjang dari program Sekolah Rakyat.
“Diperlukan konsep yang jelas, ditambah upaya jemput bola agar keluarga sasaran benar-benar memahami manfaat jangka panjang program ini,” tambahnya.
Politikus tersebut juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan spanduk atau pengumuman. Menurutnya, edukasi yang konsisten dan keterlibatan langsung akan lebih efektif meningkatkan kepercayaan serta minat warga.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Mustangin, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengerahkan berbagai elemen masyarakat untuk memperluas jangkauan sosialisasi.
“Kami sudah melibatkan tokoh desa dan pendamping sosial untuk menjangkau keluarga miskin yang belum terdata atau sulit dijangkau petugas,” jelas Mustangin.
Ia memastikan strategi jemput bola akan terus dilanjutkan hingga masa pendaftaran ditutup. Jika kuota belum terpenuhi, pihaknya siap berkoordinasi dengan Satgas Sekolah Rakyat di tingkat kementerian.
“Kalau kuota masih belum terpenuhi, kami akan melapor ke Satgas Sekolah Rakyat di kementerian untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” pungkasnya.