Jakarta – Universitas Paramadina menggelar Kajian Etika Peradaban ke-36 yang membahas dampak kebijakan Donald Trump terhadap Asia Tenggara. Diskusi ini berlangsung di Universitas Paramadina Kuningan, Trinity Tower Lt. 45, pada Rabu (05/03/2025).
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris, menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap isu global. Ia menilai multilateralisme dan dinamika kebijakan luar negeri harus terus dikaji untuk memberikan wawasan luas bagi akademisi dan praktisi.
Risa J. Toha, Associate Professor of Political Science dari Wake Forest University, mengungkapkan rasa syukurnya atas sambutan hangat Universitas Paramadina. “Saya merasa sangat beruntung bisa berada di sini. Kampus ini memiliki pemandangan yang indah, sampai-sampai saya terdistraksi karenanya,” katanya.
Dalam pemaparannya, Risa menyoroti perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS sejak kepemimpinan Trump. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan Trump menggeser pendekatan multilateral menjadi kebijakan transaksional berbasis kepentingan strategis.
Risa juga menggarisbawahi kemenangan Trump dalam popular vote pada pemilu 2024 sebagai momen bersejarah bagi Partai Republik. “Selain itu, dominasi Partai Republik di Senat dan Kongres semakin memperkuat arah kebijakan administrasi Trump,” jelasnya.
Beberapa kebijakan Trump yang kontroversial disoroti termasuk tarif perdagangan agresif terhadap China, Meksiko, dan Kanada. Risa juga menyebutkan restrukturasi pemerintahan AS seperti penutupan USAID yang berdampak pada bantuan luar negeri.
Ketua PIEC, Pipip A. Rifai Hasan, menyoroti minimnya peran Asia Tenggara dalam membangun platform kerja sama politik global. Menurutnya, pluralitas budaya, agama, dan sumber daya alam menjadi tantangan besar dalam membentuk kekuatan politik yang solid.
Ia membandingkan Asia Tenggara dengan Eropa yang memiliki faktor pemersatu dalam politik. “Di Eropa, Kekristenan seringkali menjadi faktor pemersatu dalam membangun kekuatan politik bersama,” ungkapnya.
Pipip juga menyoroti tren otoritarianisme di Asia Tenggara, seperti ancaman pembunuhan presiden di Filipina dan dominasi militer dalam pemerintahan Thailand. Ia menilai kecenderungan ini dapat menghambat perkembangan demokrasi di kawasan tersebut.
Sebagai Direktur PIEC, Pipip menegaskan pentingnya strategi politik yang lebih solid bagi Asia Tenggara. Ia berharap kawasan ini tidak hanya membangun kerja sama ekonomi, tetapi juga memperkuat pengaruh politiknya di panggung global.