Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menekankan pentingnya pemberantasan mafia migas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa upaya reformasi tata kelola energi sempat diusulkan pada 2009-2014, tetapi tidak direalisasikan.
Mulyadi mengungkapkan bahwa ia telah mencurigai adanya mafia migas sejak menjadi Anggota Komisi VII DPR RI. Kini, indikasi keberadaan mafia migas telah terbukti dengan adanya kolaborasi pihak dalam dan luar negeri.
Presiden Prabowo telah mengambil langkah tegas untuk memberantas mafia migas. Mulyadi menyatakan dukungannya kepada Direktur Utama Pertamina yang baru dalam upaya membersihkan sektor energi.
“Jika genderang perang terhadap mafia migas telah dipukul oleh Presiden, kita semua harus mendukungnya,” ujar Mulyadi. Ia mengapresiasi keterbukaan Direktur Utama Pertamina dalam penyelidikan mafia migas.
Selain itu, Mulyadi menekankan pentingnya perbaikan tata kelola Pertamina. Ia menyoroti defisit konsumsi minyak nasional yang perlu ditangani dengan serius.
Ia meminta Direktur Utama Pertamina segera membentuk tim audit untuk mengawasi operasi, pengadaan, dan distribusi minyak. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kebocoran dan penyelewengan di sektor migas.
Mulyadi juga meminta kepastian jadwal dalam rencana pengembangan Pertamina. Ia mendukung strategi pertumbuhan ganda yang diterapkan, tetapi meminta kejelasan waktu agar dapat dipantau.
Selain itu, ia menyoroti perlunya keterlibatan jajaran komisaris dalam pengawasan tata kelola Pertamina. Ia mempertanyakan sikap mantan komisaris yang baru berbicara setelah kasus dugaan korupsi terungkap.
Mulyadi mengkritik mantan komisaris yang tetap menikmati fasilitas dan gaji selama menjabat. Ia menegaskan bahwa tugas komisaris adalah menjaga kepentingan pemegang saham sesuai aturan.
“Kami mendukung upaya rebranding dan komunikasi publik yang lebih baik,” kata Mulyadi. Ia menekankan bahwa gangguan pada pengadaan dan distribusi energi dapat berdampak besar pada perekonomian nasional.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menilai kasus mega korupsi migas harus menjadi momentum reformasi internal Pertamina. Ia meminta perombakan manajemen sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan.
Subardi menyebut bahwa dugaan kerugian negara akibat mega korupsi Pertamina mencapai Rp193 triliun per tahun. Ia menilai bahwa kasus ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina.
Meskipun Direktur Utama Pertamina telah meminta maaf atas kasus ini, Subardi menilai permintaan maaf tersebut belum cukup memulihkan kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa citra pemerintah juga bisa terpengaruh oleh skandal ini.
Subardi menekankan bahwa Pertamina harus menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia internasional. Ia meminta agar Pertamina membuktikan secara akademis bahwa kualitas BBM yang diproduksi telah memenuhi standar.
Kasus dugaan oplosan BBM menjadi perhatian utama dalam rapat dengar pendapat di DPR. DPR menegaskan bahwa reformasi tata kelola dan transparansi sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.