Bangkalan – Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menunjukkan kinerja yang memprihatinkan selama empat tahun terakhir. Data Biro Organisasi Setda Jawa Timur mencatat Bangkalan terus berada di posisi paling bawah dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Pada tahun 2020, Indeks RB Pemkab Bangkalan hanya meraih 55,28 poin dengan predikat CC dan menduduki peringkat ke-38 dari 38 daerah. Capaian ini menandai lemahnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Bangkalan.
Tahun 2021 menunjukkan sedikit peningkatan, dengan skor naik menjadi 56,51 poin, atau naik 1,23 poin dari tahun sebelumnya. Namun, Bangkalan tetap berada di posisi ke-37 dari 38 kabupaten/kota, masih belum keluar dari zona merah reformasi birokrasi.
Kondisi memburuk pada tahun 2022, saat angka Indeks Reformasi Birokrasi justru menurun ke 53,74 poin, turun sebesar 2,77 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menegaskan ketidakmampuan Pemkab Bangkalan dalam menjaga konsistensi reformasi birokrasi.
Meskipun pada tahun 2023 tercatat kenaikan menjadi 58,11 poin, atau naik 4,37 poin dari 2022, Bangkalan tetap tidak beranjak dari posisi juru kunci. Selama empat tahun berturut-turut, pemerintah daerah ini gagal keluar dari lingkaran ketertinggalan.
Secara persentase, peningkatan tahun 2021 hanya sebesar 2,23%, sementara tahun 2022 justru mengalami penurunan 4,9%. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan lonjakan sebesar 8,13%, tetapi belum cukup untuk menggeser posisi peringkat.
Fakta bahwa Pemkab Bangkalan konsisten menempati peringkat terakhir menjadi cerminan stagnasi dalam upaya reformasi birokrasi. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kepemimpinan daerah menjadi sangat mendesak.
Indeks Reformasi Birokrasi seharusnya menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, data Pemkab Bangkalan menunjukkan bahwa target reformasi belum menjadi prioritas yang dijalankan secara serius.
Ketertinggalan ini akan berdampak pada persepsi publik terhadap efektivitas dan akuntabilitas Pemkab Bangkalan. Kalangan terkait, pemerintah provinsi dan pusat perlu memberi perhatian khusus terhadap kondisi Pemkab Bangkalan agar tidak terus menjadi daerah paling tertinggal dalam reformasi birokrasi.