Bangkalan – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Bangkalan (HIMABA) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Bangkalan. Mereka menyuarakan kekecewaan atas kinerja Bupati Lukman Hakim yang dinilai mandek selama hampir 100 hari masa jabatan, Rabu (07/05/2025).
Maskur, Ketua Umum HIMABA, menyatakan aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dari mahasiswa. Ia menegaskan bahwa janji kampanye Lukman belum diwujudkan secara nyata.
“Kami datang dengan damai, namun dengan tegas kami mengecam keras ketidakseriusan Bupati Bangkalan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak ada inovasi, tidak ada pembaruan. Masyarakat menunggu terlalu lama,” tegas Maskur dalam orasinya, Rabu (07/05/2025).
Rofik, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi damai tersebut, juga menyoroti minimnya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia membacakan lima tuntutan utama HIMABA yang harus segera dipenuhi.
Lima tuntutan itu meliputi:
- Evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi guru di setiap sekolah melalui pengawasan ketat oleh Dinas Pendidikan;
- Audit dan transparansi mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), yang dalam praktiknya tidak sampai kepada siswa secara merata;
- Permintaan keterbukaan informasi terkait titik-titik perbaikan infrastruktur jalan tahun 2025, yang selama ini tidak dipublikasikan secara jelas kepada masyarakat;
- Penguatan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik di tingkat kecamatan, yang dinilai masih minim pengawasan dan kurang responsif; dan
- Tindakan tegas untuk memberantas mafia pungli (pungutan liar) yang merugikan masyarakat dan mencoreng integritas pelayanan pemerintah daerah.
Massa aksi membawa spanduk, poster, dan menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka meminta agar Bupati Lukman tidak hanya mendengar, tapi juga segera bertindak.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Lukman Hakim menyampaikan klarifikasi kepada media. Ia mengakui belum banyak aksi nyata yang dilakukan selama 100 hari pertama pemerintahannya.
“Kami tidak tinggal diam. Dalam bidang pendidikan, misalnya, kami sudah melakukan pendataan. Ada sekitar 90 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif, baik di jenjang SD maupun SMP. Saat ini proses pengusulan sedang berjalan,” terang Lukman.
Ia menjelaskan, hambatan pembangunan infrastruktur berasal dari persoalan klaim lahan. “Meskipun sudah ada anggaran, jika lahannya bermasalah, pembangunan tidak bisa dilakukan. Ini yang menjadi penghambat utama,” jelasnya.
Lukman juga menyebutkan 113 lembaga pendidikan yang akan direhabilitasi tahun ini. Ia menekankan bahwa penyesuaian dengan APBD menjadi alasan keterlambatan pelaksanaan.
Namun penjelasan tersebut belum menenangkan mahasiswa. HIMABA tetap mengkritik penyaluran dana BOS yang tidak transparan.
Mereka menemukan adanya sekolah yang tidak memiliki murid tetapi tetap menerima anggaran. Hal ini menjadi catatan serius terhadap lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi Pemkab Bangkalan dari generasi muda. Mahasiswa menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam melihat stagnasi pemerintahan.
“Kami akan kembali turun ke jalan jika tidak ada langkah konkret. Pemerintahan harus hadir dan bekerja untuk rakyat, bukan untuk elite,” tutup Maskur.