Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerjasama ini bertujuan memperkuat kualitas pembangunan melalui data yang akurat dan terpercaya.
Penandatanganan MoU dilakukan di Kantor Bappenas Jakarta Pusat pada Rabu (21/05/2025). Kolaborasi ini menandai dimulainya sinergi data antar lembaga untuk pembangunan daerah.
Kesepakatan mencakup pemanfaatan dan pengembangan data statistik serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, ruang lingkupnya meliputi pertukaran data, pemutakhiran, dan dukungan kegiatan sensus.
Metodologi dan sistem informasi statistik juga menjadi bagian penting dari kerjasama ini. Hal ini mendukung agenda nasional menuju satu data sosial dan ekonomi yang valid.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyambut baik langkah Surabaya dalam inisiatif ini. “Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat baik, dengan komunikasi yang efektif,” katanya, kutip Pemkot Surabaya.
Ia menyatakan dukungannya agar model kerjasama ini direplikasi secara nasional. “Tentunya kami mendukung penuh kerjasama ini, dengan dukungan dari BPS dan Bappenas,” tambahnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan, ide ini muncul dari rapat dengan Kementerian Perumahan terkait data warga miskin. Ia langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS untuk mengintegrasikan data tersebut.
“Setelah rapat dengan Kementerian Perumahan, kami langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS,” ujar Eri. Menurutnya, BPS terkejut dengan detail data yang dimiliki Surabaya.
Eri menuturkan, Surabaya sudah memiliki sistem pendataan harian hingga tingkat RW. “Keakuratan data yang dimiliki Kota Surabaya ini yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya MoU pada hari ini,” jelasnya.
Pemkot Surabaya menargetkan proses integrasi data selesai dalam satu bulan. Dalam waktu dekat, para kepala daerah akan diundang untuk melihat hasil konkret dari inisiatif ini.
“Harapan kami, model data tunggal ini tidak hanya berjalan di Surabaya, tetapi juga dapat diterapkan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” kata Eri. Ia yakin kebijakan pengentasan kemiskinan akan lebih tepat sasaran.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi cepatnya respon Wali Kota Eri. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data secara reguler,” ungkapnya.
Amalia menambahkan, survei dan sensus akan dilengkapi proses validasi data. “Adanya kerjasama trilateral ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Surabaya dapat semakin terintegrasi dan berbasis pada data tunggal yang valid secara nasional,” pungkasnya.