Sampang – Hujan yang mengguyur kawasan Sokobanah, Kabupaten Sampang, bukan sekadar membawa genangan. Ia menyeret keluhan, amarah, dan harapan yang semakin tenggelam dalam lumpur. Di ruas jalan penghubung Batulenger–Karangpenang, aspal yang mengelupas dan lubang-lubang besar tergenang air kini menjadi pemandangan harian.
Tapi kerusakan ini bukan hanya akibat cuaca. Di balik itu, aktivitas tambang galian C ilegal justru memperparah kondisi infrastruktur yang telah lama terabaikan. Usman, warga Desa Bira Tengah, tampak kesal saat harus menuntun motornya menembus lumpur tebal di jalan utama desanya.
“Kalau sudah begini, bukan cuma hujan yang bikin rusak. Galian batu di sebelah itu, tiap hari dilewati truk besar. Jalan nggak kuat,” ujarnya, Minggu (1/06/2025).
Lubang Jalan dan Lubang Tambang
Sejumlah titik di sekitar jalan yang rusak kini dipenuhi bekas lubang tambang. Aktivitas galian C tanpa izin marak tanpa ada pengawasan yang jelas. Truk-truk besar bermuatan material keluar-masuk area tambang, melintasi jalan kabupaten yang tak dirancang untuk menanggung beban berat. Debu mengepul saat kemarau, dan lumpur bercampur tanah merah menutupi jalan saat hujan turun.
“Bayangkan, sehari bisa puluhan truk lewat sini. Kalau lewat, aspal bergetar. Jalan makin ambles. Tapi nggak ada yang peduli,” keluh Usman.
Ketimpangan yang Nyata
Warga Sokobanah kini hidup dalam kondisi yang serba terjepit: di satu sisi, kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki pemerintah daerah, dan di sisi lain, aktivitas tambang ilegal yang dibiarkan berlangsung tanpa tindakan tegas.
“Kami ini seperti dianaktirikan. Jalan rusak dibiarkan, galian C ilegal juga dibiarkan. Lalu kami harus mengadu ke siapa?” kata Usman Ali, pemuda desa lain yang resah dengan situasi ini.
Menurutnya, sejumlah pemuda desa telah menyampaikan keluhan ke pihak desa maupun kecamatan. Namun hingga kini, belum ada upaya penertiban dari pihak berwenang.
“Tambangnya jelas ilegal. Tidak ada papan izin, tidak ada pengawasan. Tapi tetap jalan. Dan yang jadi korban ya kami-kami ini,” tegasnya.
Jalan Ekonomi yang Terputus
Ruas jalan Batulenger–Karangpenang sejatinya menjadi akses vital bagi ekonomi warga. Jalan ini menghubungkan beberapa desa, menjadi jalur distribusi hasil pertanian, kebutuhan pokok, hingga akses pendidikan. Namun kini, fungsinya nyaris lumpuh.
“Truk tambang bisa lewat, tapi mobil warga mogok. Aneh, kan?” Keluh Sahir, seorang petani yang mengaku harus memutar lebih jauh untuk menjual hasil panennya. Akibatnya, ongkos angkut meningkat dan penghasilan petani kian tergerus.
Tak hanya infrastruktur, kerusakan juga meluas ke lingkungan sekitar. Kontur tanah berubah, menyebabkan lahan pertanian rentan tergenang air. Tanah longsor kecil mulai terjadi saat hujan, menambah ancaman bagi keselamatan warga.
Desakan untuk Bertindak
Masyarakat kini mendesak dua hal utama: perbaikan jalan secara menyeluruh dan penertiban tambang ilegal. Mereka menilai, pembangunan jalan akan sia-sia jika kendaraan tambang terus dibiarkan melintas tanpa pengawasan atau pembatasan beban.
“Kalau tidak ditertibkan, seminggu setelah diaspal pun jalan pasti rusak lagi. Pemerintah harus tegas. Hentikan dulu galinya, baru bangun jalannya,” ujar Usman Ali.
Mereka juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang agar tidak sekadar menambal lubang, melainkan membangun ulang jalan dengan perencanaan yang matang, termasuk sistem drainase dan batas tonase kendaraan.
Pemkab yang Absen
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang terkait rencana penanganan kerusakan jalan maupun penindakan terhadap tambang ilegal di kawasan tersebut.
Sementara itu, warga hanya bisa mengandalkan gotong royong, menambal jalan dengan batu seadanya dan membersihkan genangan air saban pagi.
Ironi pun mencuat. Jalan rusak menjadi simbol abainya negara terhadap hak dasar rakyat. Tambang ilegal menjadi bukti lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal.
“Kalau negara hadir, seharusnya jalan diperbaiki, tambang liar dihentikan. Tapi yang kami lihat sekarang justru sebaliknya,” pungkas Usman, lirih.
Bagi warga Sokobanah, jalan bukan sekadar aspal. Ia adalah wujud keadilan, akses terhadap kehidupan yang layak, dan perlindungan terhadap lingkungan.
Ketika jalan rusak dan tambang liar berdampingan, yang hancur bukan cuma infrastruktur, melainkan juga kepercayaan rakyat pada pemimpinnya.