Jakarta – Pemerintah secara resmi memulai penyaluran gaji ke-13 bagi seluruh aparatur negara per hari kemarin, Senin (02/06/2025). Langkah ini meliputi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan di seluruh wilayah Indonesia, Selasa (03/06/2025).
Penyaluran masif ini berlangsung sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menandatangani peraturan penting ini sebagai bagian dari kebijakan rutin tahunan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan harapan besar pemerintah terhadap kebijakan gaji ke-13. Kebijakan ini akan menciptakan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian nasional.
“Kebijakan ini mulai diberikan pada bulan Juni 2025 diharapkan agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” ungkap Menkeu, kutip dari Kemenkeu. Pernyataan ini menunjukkan fokus pemerintah pada peningkatan konsumsi.
Selain penyaluran gaji ke-13, pemerintah juga terus menggulirkan program stimulus senilai Rp24,44 triliun. Mereka turut mempercepat berbagai program prioritas nasional.
Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Menkeu Sri Mulyani berharap masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan dan stimulus ini dengan maksimal. “Semoga kebijakan ini, paket stimulus Rp24,44 T dan akselerasi program-program Pemerintah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Menkeu.
Langkah strategis pemerintah ini tidak hanya memberikan apresiasi bagi aparatur negara, tetapi juga menjadi motor penggerak vital bagi roda ekonomi nasional. Gaji ke-13 dan stimulus triliunan rupiah diprediksi akan menyuntikkan energi baru ke sektor konsumsi dan investasi.