Sampang – APBD Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2025, menurut data DJKP Kemenkeu, mencapai Rp2,09 triliun, menjadikannya yang terendah di antara empat kabupaten di Madura. Sebaliknya, Kabupaten Sumenep memimpin dengan total APBD sebesar Rp2,83 triliun atau unggul Rp741 miliar dibanding Sampang, Senin (09/07/2025).
Kabupaten Bangkalan menempati posisi kedua dengan total anggaran Rp2,66 triliun, terpaut Rp570 miliar dari Sampang. Di urutan ketiga, Pamekasan mencatat APBD sebesar Rp2,24 triliun, masih lebih besar Rp150 miliar dari kabupaten tetangganya itu (Sampang, red.).
Pendapatan Daerah di Sampang tercatat sebesar Rp2,05 triliun, menjadi yang terendah di Pulau Madura. Bangkalan memimpin pendapatan daerah sebesar Rp2,62 triliun, lebih tinggi Rp570 miliar atau sekitar 27,8 persen dari Sampang.
Sumenep mengumpulkan pendapatan daerah sebesar Rp2,59 triliun, unggul Rp540 miliar dari Sampang atau selisih sekitar 26,3 persen. Pamekasan berada di atas Sampang dengan Rp2,10 triliun atau selisih tipis Rp50 miliar.
Belanja Daerah di Sampang mencapai Rp2,09 triliun, sementara Pamekasan sebesar Rp2,24 triliun atau lebih besar 7,2 persen. Bangkalan mengalokasikan Rp2,66 triliun untuk belanja, lebih tinggi 27,3 persen dibanding Sampang.
Sumenep menjadi daerah dengan belanja tertinggi, yakni Rp2,83 triliun, unggul Rp740 miliar atau sekitar 35,4 persen atas Sampang. Keempat kabupaten mencatat belanja yang lebih besar dari pendapatan, mengindikasikan tekanan anggaran yang seragam.
Defisit anggaran di Sampang tercatat Rp40 miliar atau 1,95 persen dari pendapatan, relatif rendah dibanding Sumenep yang defisit Rp240 miliar atau 9,27 persen. Pamekasan mencatat defisit Rp140 miliar (6,67 persen) dan Bangkalan Rp40 miliar (1,53 persen).
Hanya Pamekasan yang mencantumkan pembiayaan daerah, sebesar Rp140,35 miliar, menutup penuh defisit belanjanya. Sampang, Bangkalan, dan Sumenep tidak mencatat pembiayaan, mengandalkan efisiensi atau sisa anggaran tahun sebelumnya.
Rasio belanja terhadap pendapatan di Sampang sebesar 101,9 persen, menandakan keseimbangan yang relatif stabil. Sebagai perbandingan, Bangkalan mencatat 101,5 persen, Pamekasan 106,7 persen, dan Sumenep 109,3 persen.
Stabilitas anggaran Sampang memang terlihat lebih terjaga, tetapi kapasitas fiskalnya masih lemah dibanding tiga kabupaten lainnya. Ketimpangan ini bisa berdampak pada kemampuan pembangunan dan pelayanan publik jangka panjang.
Bangkalan menunjukkan posisi kuat dalam pendapatan tanpa mengandalkan pembiayaan, mengindikasikan kehati-hatian fiskal. Sumenep, dengan anggaran terbesar, menunjukkan potensi ekspansi pembangunan lebih besar daripada kabupaten lainnya.
Pamekasan mengambil langkah berani dengan menutup defisit melalui pembiayaan, menandakan pola fiskal yang agresif. Sementara itu, posisi Sampang mengisyaratkan perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat agar kesenjangan anggaran tidak semakin melebar.