Serang – Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2024 mencapai angka 113.426 orang. Data lengkap ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Banten pada pembaruan terbarunya, 5 Februari 2025, Rabu (18/06/2025).
Dalam jumlah total tersebut, sebanyak 81.480 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyumbang 31.946 orang. Ini berarti, rasio PPPK terhadap seluruh ASN di Banten mencapai 28,2%, menunjukkan peningkatan fleksibilitas rekrutmen tenaga birokrasi.
Jika dilihat dari komposisi PNS, perempuan mendominasi dengan 42.809 orang atau 52,5%, melampaui jumlah PNS laki-laki yang tercatat 38.671 orang. Rasio ini mengisyaratkan tren gender yang menguat di ranah birokrasi, terutama dalam struktur pegawai tetap.
Fenomena yang serupa juga terjadi di kalangan PPPK, di mana perempuan mencapai 21.129 orang atau 66,1% dari total PPPK, jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki yang hanya 10.817 orang. Jika digabung, total ASN perempuan di Pemprov Banten mencapai 63.938 orang atau 56,4% dari seluruh ASN.
Bila dibandingkan, rasio PNS terhadap total ASN mencapai 71,9%, sedangkan PPPK mengisi sisa 28,1%. Hal ini memperlihatkan bahwa PNS masih menjadi tulang punggung utama birokrasi Banten, meski PPPK kini mengisi lebih dari seperempat kekuatan ASN.
Ulasan terhadap tingkat pendidikan ASN Banten menunjukkan gambaran mencolok: sebanyak 91.443 ASN, atau 80,6%, telah mengantongi gelar sarjana hingga doktor. Sisanya terbagi pada lulusan diploma sebanyak 14.482 orang (12,8%) dan lulusan SMA ke bawah sebanyak 7.501 orang (6,6%).
Meskipun ASN dengan latar pendidikan SD dan SMP hanya 248 dan 336 orang, keberadaan mereka mencerminkan peninggalan sistem rekrutmen birokrasi masa lalu. Kini, birokrasi Banten mengarah pada profesionalisasi dengan dominasi lulusan sarjana dan diploma.
Tingginya proporsi lulusan perguruan tinggi ini membuka peluang efisiensi layanan publik, namun juga menuntut kebijakan manajemen talenta yang lebih strategis. Pemerintah Provinsi Banten harus mampu memanfaatkan keunggulan sumber daya manusia terdidik ini untuk transformasi pelayanan publik.
Secara keseluruhan, struktur ASN di Banten pada 2024 menampilkan tiga pola besar: dominasi gender perempuan, kebangkitan PPPK sebagai kekuatan birokrasi baru, dan ledakan ASN berpendidikan tinggi. Semua itu memberikan sinyal kuat tentang arah baru birokrasi di provinsi ini.