Surabaya – Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Timur tahun 2025, menurut catatan BPS Jatim menunjukkan dominasi perempuan dibanding laki-laki. Dari total 476.439 ASN, tercatat 265.433 orang (55,7%) adalah perempuan, sedangkan laki-laki berjumlah 211.006 orang (44,3%), Kamis (12/06/2025).
Secara kuantitas, jumlah ASN perempuan unggul sebanyak 54.427 orang dibanding laki-laki. Ini mencerminkan tren peningkatan partisipasi perempuan dalam birokrasi Pemprov Jatim.
Kondisi ini menjadi indikator positif atas kesetaraan gender dalam pelayanan publik. Jumlah perempuan yang lebih besar juga dapat mencerminkan preferensi profesi ASN sebagai pilihan karier yang stabil bagi perempuan.
Dari sisi pendidikan, sebagian besar ASN Pemprov Jatim merupakan lulusan sarjana hingga doktor. Tercatat 354.995 ASN (74,5%) berasal dari kelompok pendidikan tinggi strata satu hingga doktoral.
Sementara lulusan diploma (DI-DIV) menyumbang 66.465 orang atau sekitar 13,9% dari total ASN. Jika digabung dengan lulusan sarjana ke atas, maka 88,4% ASN Pemprov Jatim berpendidikan tinggi.
ASN berpendidikan menengah atas (SMA) sebanyak 49.388 orang atau sekitar 10,4%. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding ASN lulusan sarjana dan diploma, mencerminkan peningkatan standar pendidikan dalam perekrutan ASN.
Adapun ASN dengan pendidikan dasar hingga menengah pertama (SD dan SMP) hanya berjumlah 5.684 orang atau sekitar 1,2% dari total ASN. Ini menunjukkan pergeseran kualitas ASN ke arah yang lebih profesional dan berpendidikan tinggi.
Secara keseluruhan, ASN Pemprov Jatim tahun 2025 menunjukkan profil pelayan publik atau birokrasi yang semakin terdidik dan beragam. Mayoritas ASN kini bukan hanya perempuan, tetapi juga memiliki latar belakang pendidikan tinggi.
Kondisi ini dapat memperkuat efektivitas pelayanan publik dan kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh Pemprov Jatim. Tingkat pendidikan ASN yang tinggi diyakini mampu mendukung birokrasi yang adaptif dan inovatif.
Dengan dominasi perempuan dan lulusan sarjana, birokrasi Jatim menunjukkan arah transformasi menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan kompeten. Pemprov Jatim dapat memanfaatkan potensi ini untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih baik.