Yogyakarta – Aparatur Sipil Negara (ASN) D.I. Yogyakarta, menurut laporan terbaru BPS D.I. Yogyakarta, menunjukkan dominasi signifikan perempuan dan lulusan perguruan tinggi dalam komposisinya 2024. Dari total 74.471 ASN, sebanyak 42.162 orang adalah perempuan, jauh melampaui jumlah laki-laki yang tercatat 32.302 orang, Senin (16/06/2025).
Kesenjangan jumlah ini terlihat jelas baik di kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS perempuan berjumlah 33.910 orang, unggul atas laki-laki yang hanya 28.151 orang, sedangkan di PPPK perempuan mendominasi dengan 8.259 orang dibanding 4.151 laki-laki.
Tren feminisasi birokrasi di Yogyakarta bukan hal baru, namun angka ini menandai puncak tertinggi dalam satu dekade terakhir. Perempuan kini tidak hanya lebih banyak secara kuantitatif, tetapi juga terdistribusi merata di berbagai jenjang dan posisi.
Di sisi lain, mayoritas ASN Yogyakarta memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Sebanyak 53.579 ASN merupakan lulusan S1 hingga S3, menyumbang lebih dari 71 persen dari total keseluruhan.
Jumlah ASN berpendidikan rendah seperti lulusan SD dan SMP sangat kecil, hanya 899 orang atau sekitar 1,2 persen. Sementara lulusan SMA menyumbang 11 persen dan diploma sebanyak 15,6 persen.
Komposisi pendidikan ini mencerminkan arah rekrutmen ASN yang semakin selektif dan berorientasi pada profesionalisme. Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta tampaknya menaruh perhatian besar pada kualifikasi akademik saat menyaring calon abdi negara.
Dengan lebih dari 70 ribu ASN, Yogyakarta menjadi salah satu provinsi dengan struktur birokrasi yang besar namun relatif terdidik. Angka ini juga menunjukkan kepadatan ASN yang signifikan mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk provinsi ini.
Tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah mengelola SDM yang mayoritas sarjana agar tetap produktif dan tidak sekadar administratif. Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada optimalisasi kapasitas intelektual para ASN ini.
Selain itu, kesenjangan gender di tubuh ASN membuka ruang diskusi tentang representasi laki-laki dalam birokrasi sipil. Apakah ini cerminan pilihan karier atau dampak dari mekanisme seleksi yang lebih berpihak kepada perempuan?
Data ini juga bisa menjadi indikator penting dalam perencanaan pelatihan, promosi jabatan, dan penempatan ASN ke depan. Pemerintah pusat maupun daerah bisa menjadikan Yogyakarta sebagai model transformasi birokrasi modern yang berbasis merit.