Sampang – Peta distribusi fasilitas pendidikan atau sekolah di Kabupaten Sampang tahun 2024 menunjukkan ketimpangan serius antarwilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang memperlihatkan adanya dominasi beberapa kecamatan dan keterbelakangan fasilitas pendidikan di wilayah lainnya, Senin (16/06/2025).
Kecamatan Pangarengan menjadi wilayah dengan akses pendidikan paling terbatas. Dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, kecamatan ini konsisten menempati posisi terbawah dalam jumlah fasilitas pendidikan.
Jumlah SD terbanyak tercatat di Kecamatan Banyuates dan Omben masing-masing sebanyak 20 sekolah, sedangkan Pangarengan hanya memiliki 6 SD. Selisih ini mencapai 14 sekolah atau 233,33%, menunjukkan kesenjangan besar pada akses pendidikan dasar.
Pada jenjang SMP, Kecamatan Sampang unggul dengan 18 sekolah, sementara Pangarengan hanya memiliki 5 SMP. Perbedaan ini setara dengan selisih 260%, menandakan ketidakseimbangan akses pendidikan menengah pertama.
Untuk SMA, Kedungdung mencatat 16 sekolah sebagai yang terbanyak, sementara Jrengik hanya memiliki 2 SMA. Selisih sebesar 14 sekolah ini mewakili ketimpangan hingga 700%, memperlihatkan ketidakmerataan yang ekstrem.
SMK paling banyak berada di Kecamatan Sampang dengan 11 sekolah, dan paling sedikit di Sreseh dan Pangarengan yang hanya memiliki satu. Selisihnya mencapai 1000%, mencerminkan akses pendidikan kejuruan yang hampir tidak tersedia di sebagian wilayah.
Pada tingkat perguruan tinggi, hanya ada 10 PT di seluruh kabupaten dengan Kecamatan Sampang dan Karang Penang memiliki masing-masing dua institusi. Enam kecamatan tidak memiliki perguruan tinggi sama sekali, menunjukkan ketimpangan absolut tanpa bisa dihitung secara persentase.
Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga menyangkut masa depan ribuan pelajar. Minimnya akses ke jenjang pendidikan lebih tinggi berpotensi mengunci masyarakat dalam lingkaran kemiskinan dan ketertinggalan.
Pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan terhadap wilayah yang paling tertinggal secara pendidikan. Kebijakan pembangunan tampak terfokus pada wilayah kota, meninggalkan desa-desa dalam ketertinggalan struktural.
Pemerataan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tanpa distribusi sekolah yang adil, visi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sampang hanya akan menjadi slogan kosong.