Sampang – Sampang terus bergulat dengan kemiskinan yang mengakar. Menurut BPS Jawa Timur, angka kemiskinan di daerah ini masih mencapai 20,83 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan kebijakan pembangunan yang belum menyentuh akar permasalahan.
Infrastruktur yang tertinggal dan tak merata semakin memperburuk keadaan. Jalan rusak, fasilitas pendidikan yang minim, serta layanan kesehatan yang tidak merata membuat masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. “Tanpa infrastruktur yang memadai, mustahil Sampang bisa berkembang,” kata Wahyudi, Dosen UNIBA Madura, Sabtu (15/03/2025).
Ketertinggalan ini tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga menyangkut kualitas SDM. Akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas menjadi penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sampang, yang terendah di Jawa Timur. Kebijakan pemerintah harus lebih berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Anggaran daerah justru memperlihatkan kontradiksi. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 20,19 persen dari APBD 2025, Sampang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. “Ini menunjukkan ketidakmandirian fiskal yang berbahaya bagi pembangunan jangka panjang,” tegas Wahyudi.
Alokasi belanja daerah semakin menegaskan prioritas yang salah. Belanja pegawai mencapai 40,44 persen, sedangkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur hanya 9,56 persen. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana anggaran lebih banyak digunakan untuk birokrasi dibandingkan kepentingan masyarakat.
Kurangnya investasi pada sektor pembangunan membuat Sampang sulit keluar dari stagnasi. Tanpa upaya serius dalam membangun infrastruktur dan SDM, daerah ini hanya akan berputar dalam lingkaran ketertinggalan. Program pembangunan harus memiliki orientasi jangka panjang, bukan hanya proyek jangka pendek.
Masyarakat sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat sasaran. Banyak proyek pembangunan yang hanya bersifat kosmetik tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan warga. “Kebijakan pembangunan harus berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek politis,” ujar Wahyudi.
Pemerintah daerah Kabupaten Sampang, kata Wahyudi, perlu mengambil langkah konkret dalam reformasi kebijakan. Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama, karena keduanya merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas SDM. Tanpa SDM yang unggul, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan maksimal.
Selain itu, lanjut Wahyudi, strategi peningkatan PAD harus segera disusun. Pemerintah perlu menggali potensi ekonomi daerah, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun industri kecil dan menengah. “Kemandirian ekonomi daerah adalah kunci utama untuk keluar dari ketergantungan anggaran pusat,” tambah Wahyudi.
Reformasi birokrasi juga menjadi aspek yang tak bisa diabaikan. Struktur pemerintahan yang terlalu gemuk dan birokrasi yang lamban hanya akan menghambat efektivitas pembangunan. Efisiensi anggaran harus diperkuat agar belanja modal dapat ditingkatkan.
Peran masyarakat dalam pembangunan juga harus diperkuat. Pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan. Tanpa keterlibatan publik, pembangunan hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata.
Tanggung jawab pembangunan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan akademisi. Sinergi antara berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan inovasi dan terobosan yang bisa mempercepat pembangunan di Sampang.
“Pembangunan Sampang harus keluar dari pola lama yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Tanpa perubahan mendasar dalam kebijakan dan strategi pembangunan, mimpi Sampang menjadi daerah maju hanya akan terus menjadi ilusi,” tutup Wahyudi.