Bangkalan – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Bangkalan (HIMABA) menggelar audiensi untuk menyampaikan kritik terhadap buruknya pelayanan publik di Bangkalan. Sayangnya, audiensi tersebut berujung kekecewaan karena tidak ada satu pun perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang bersedia menemui mereka.
Ketua umum HIMABA, Masykur, menjelaskan bahwa mereka membawa laporan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang tidak responsif, sulit diakses, dan tidak terkoordinasi. “Kami datang dengan niat baik untuk berdialog dan mencari solusi, membawa aspirasi masyarakat dan usulan program. namun sangat disayangkan, kami dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.
Masykur menyebutkan bahwa mereka telah mengirim surat audiensi pada 21 April 2025 dan mendapat konfirmasi lisan terkait tindak lanjut pertemuan. “Kami justru kecewa dengan sikap tidak profesional ini. Pelayanan publik yang sudah buruk justru direspon dengan ketertutupan,” tambahnya.
Kekecewaan makin dalam ketika audiensi yang telah direncanakan tidak dihargai oleh Pemkab Bangkalan. Para mahasiswa menilai sikap pemerintah ini sebagai bentuk pengabaian terhadap suara masyarakat.
Mahasiswa tetap bertahan di depan kantor Pemkab Bangkalan dan melakukan orasi menyampaikan tuntutan secara terbuka. Mereka menyampaikan bahwa sikap diam pemerintah menunjukkan lemahnya komitmen terhadap perbaikan pelayanan.
Aksi damai tersebut menyoroti sejumlah persoalan seperti birokrasi yang berbelit dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan layanan publik. HIMABA menilai bahwa kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa ada tanda-tanda perubahan nyata.
Ketidakhadiran pihak pemerintah dalam audiensi dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan terhadap keluhan publik. HIMABA menyatakan bahwa Pemkab Bangkalan seharusnya hadir sebagai fasilitator perubahan, bukan menghindar dari kritik.
Para mahasiswa mengaku tidak akan mundur dan berkomitmen untuk terus mengawal isu pelayanan publik ini. Mereka juga berencana mengajak masyarakat lebih luas untuk terlibat dalam perjuangan bersama.
HIMABA kini sedang menyusun jadwal ulang untuk audiensi dan akan kembali melayangkan surat permintaan pertemuan resmi. Mereka menuntut klarifikasi atas sikap yang mereka anggap tidak kooperatif dari Pemkab Bangkalan.
Sampai berita ini ditulis, belum ada satu pun pernyataan atau klarifikasi dari Pemkab Bangkalan. HIMABA menegaskan bahwa diamnya pemerintah akan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi.
Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi antara masyarakat dan Pemkab Bangkalan belum berjalan sebagaimana mestinya. HIMABA berharap insiden ini menjadi peringatan keras bagi Pemkab Bangkalan lebih terbuka terhadap aspirasi warganya.