Pemkab Sampang Harus Mampu Tingkatkan Strategi Cegah Banjir Tahunan

Wahyudi, pria asal Sampang ini merupakan salah satu dosen di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA Madura)
Wahyudi, pria asal Sampang ini merupakan salah satu dosen di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA Madura) (Dok. Madurapers, 2025).

Sampang – Banjir tahunan di Kabupaten Sampang kembali terjadi meskipun pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah program pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi yang selama ini dijalankan belum mampu mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh.

Musim hujan yang turun di tahun ini kembali menyebabkan meluapnya sungai-sungai utama di wilayah Sampang. Sejumlah kawasan pemukiman dan pusat ekonomi lumpuh akibat genangan air yang berlangsung berhari-hari.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah menganggarkan perbaikan rumah pompa, pemasangan site pile, dan normalisasi sungai. Namun langkah tersebut belum memberikan hasil yang signifikan dalam menekan risiko banjir.

Banjir masih merendam kawasan pusat kota, membuktikan bahwa pendekatan teknis semata belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Kerugian akibat banjir tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Wahyudi, Dosen Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA Madura), menyatakan perlunya pendekatan baru berbasis riset dan kolaborasi. “Pemerintah harus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi agar solusi yang diambil benar-benar berbasis bukti ilmiah,” tegasnya.

Beberapa studi akademik menyarankan pembangunan kawasan tangkapan air di hulu sebagai cara menekan limpasan air saat hujan deras. Penelitian akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2019 menyebut bahwa sistem bio-retensi dan ruang terbuka hijau efektif menahan laju air permukaan.

Selain itu, studi akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) berbasis masyarakat mampu mengurangi risiko banjir hingga 40 persen. Pendekatan ini melibatkan warga dalam pemulihan vegetasi di hulu dan penguatan struktur tanah.

Wahyudi menambahkan bahwa Pemkab Sampang perlu mengadopsi pendekatan terintegrasi lintas sektor. “Tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur, harus melibatkan masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam merancang solusi,” ujarnya.

Strategi jangka panjang juga memerlukan upaya konservasi lingkungan secara menyeluruh. Universitas Brawijaya dalam risetnya menyarankan program agroforestri sebagai solusi multifungsi untuk pengendalian banjir dan peningkatan kesejahteraan petani di wilayah hulu.

Langkah-langkah berbasis komunitas terbukti lebih berkelanjutan dibanding pendekatan top-down. Studi akademisi Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan menunjukkan keberhasilan program drainase berbasis partisipasi warga dalam menurunkan kejadian banjir perkotaan.

Pemerintah daerah harus menyusun kebijakan baru dengan dasar hasil riset yang telah teruji di wilayah lain. Tanpa keberpihakan terhadap inovasi dan kolaborasi, banjir akan terus menjadi rutinitas bencana yang tak kunjung usai di Sampang.