Sumenep – Kabupaten Sumenep memiliki 149 sarana kesehatan yang tersebar di 27 kecamatan, menurut data terbaru dari BPS Sumenep per Februari 2025. Namun, data itu menunjukkan distribusi layanan yang tidak merata dan mencerminkan ketimpangan kesehatan antarwilayah, Kamis (19/06/2025).
Dari jumlah total, hanya empat rumah sakit aktif atau setara 2,7 persen, dan dua rumah sakit bersalin atau 1,3 persen dari keseluruhan fasilitas. Sementara itu, 30 puskesmas (20,1 persen), 56 puskesmas pembantu (37,6 persen), 13 poliklinik (8,7 persen), dan 44 apotek (29,5 persen) menjadi tulang punggung layanan primer.
Kota Sumenep memimpin dengan infrastruktur kesehatan terlengkap, yaitu satu rumah sakit, satu rumah sakit bersalin, lima poliklinik, dua puskesmas, dan 12 apotek. Kota ini menyumbang lebih dari seperempat apotek dan hampir 40 persen poliklinik se-Kabupaten, menjadikannya pusat rujukan dan layanan rawat jalan utama.
Talango muncul sebagai satu-satunya kecamatan selain Kota Sumenep yang memiliki rumah sakit bersalin, dilengkapi dengan satu rumah sakit umum, satu puskesmas, dua pustu, dan satu apotek. Bersama Arjasa, yang juga memiliki satu rumah sakit, satu puskesmas, tiga pustu, dan dua apotek, keduanya menjadi kantong kesehatan unggulan di luar kota.
Sapeken mencatat keunikan dengan jumlah puskesmas pembantu terbanyak yakni enam unit, namun tanpa rumah sakit, poliklinik, atau apotek sama sekali. Ini mencerminkan ketergantungan ekstrem pada layanan primer tanpa dukungan layanan lanjutan atau farmasi.
Di wilayah tengah seperti Gapura dan Guluk Guluk, poliklinik menjadi nilai tambah—masing-masing memiliki dua unit—meski hanya ada satu puskesmas dan 1–2 apotek. Fasilitas ini memperkuat fungsi rawat jalan, walau masih jauh dari memadai dalam hal layanan gawat darurat.
Ambunten dan Rubaru juga mengandalkan kombinasi satu poliklinik, satu puskesmas, dua pustu, dan dua apotek sebagai pilar layanan dasar. Namun, tidak adanya rumah sakit atau rumah sakit bersalin tetap membuat mereka rawan ketergantungan rujukan keluar kecamatan.
Kecamatan seperti Pragaan dan Batuan menyuguhkan infrastruktur sederhana: satu puskesmas, satu hingga tiga pustu, dua atau tiga apotek, dan kadang satu poliklinik. Di tengah keterbatasan rumah sakit, apotek di wilayah ini menjadi krusial bagi akses pengobatan mandiri.
Di sisi lain, kecamatan seperti Dungkek, Gayam, Raas, Kangayan, Nonggunong, dan Masalembu benar-benar bergantung pada satu puskesmas dan satu hingga dua pustu. Tanpa satu pun apotek atau poliklinik, masyarakat di wilayah ini rawan kekosongan akses saat layanan puskesmas tidak tersedia.
Batuputih dan Dasuk bahkan tidak memiliki apotek, hanya didukung satu puskesmas dan dua pustu. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan serius antara wilayah utama dan daerah pinggiran, bahkan di daratan Madura sekalipun.
Lenteng dan Batang Batang memperlihatkan potensi distribusi merata dengan dua puskesmas, dua pustu, dan beberapa apotek. Sayangnya, ketiadaan fasilitas rujukan seperti rumah sakit tetap menandai keterbatasan pelayanan saat krisis medis.
Secara keseluruhan, hanya tujuh kecamatan yang memiliki poliklinik dan hanya empat kecamatan yang memiliki rumah sakit. Sembilan kecamatan bahkan tidak memiliki apotek, termasuk Sapeken, Masalembu, dan Raas—membuat akses obat menjadi tantangan harian.
Ketimpangan distribusi sarana kesehatan ini mempertegas pentingnya pendekatan baru dalam kebijakan layanan kesehatan di Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu memprioritaskan kecamatan kepulauan dan pesisir dalam distribusi apotek, poliklinik, dan rumah sakit agar seluruh warga memiliki hak yang setara atas kesehatan.