Jakarta – The Lead Institute, Universitas Paramadina, menggelar webinar bertajuk “Pseudo-Spiritualitas, Religius tapi Gemar Korupsi” dalam rangka Program Ramadan 2025. Acara ini menghadirkan Prof. Dr. Media Zainul Bahri, Dida Darul Ulum, M.A, dan dimoderatori oleh Maya Fransiska.
Dr. phil. Suratno Muchoeri membuka diskusi dengan mengangkat hipokrisi sebagai karakter khas masyarakat Indonesia. Ia merujuk pada pemikiran Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia (1977) yang menyoroti fenomena ini.
Menurut Dr. Suratno, hipokrisi ini berakar pada feodalisme dan pemisahan agama dari etika. “Feodalisme menciptakan mentalitas asal bapak senang, sementara agama lebih menjadi simbol daripada pedoman moral,” ujarnya.
Ia menilai kemunafikan dalam Islam—berbicara bohong, mengingkari janji, dan berkhianat—masih kerap terjadi. “Ini sangat ironis dan paradoks, mengingat mayoritas penduduk Indonesia Muslim,” tegasnya.
Prof. Dr. Media Zainul Bahri menyoroti bahwa religiusitas tidak selalu berbanding lurus dengan integritas moral. Menurutnya, budaya permisif dan guyub justru turut menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia menjelaskan bahwa sejak era 70-an, Islam Pop semakin terpengaruh kapitalisme dan hedonisme. “Islam Pop lebih menekankan simbol dan tampilan luar ketimbang substansi moral dan spiritual,” katanya.
Fenomena ini terlihat dari banyaknya pejabat dan politisi yang memahami Islam tetapi tetap melakukan korupsi. “Agama lebih banyak dijadikan identitas simbolik ketimbang landasan etika,” tambahnya.
Dida Darul Ulum, M.A, menggambarkan kondisi Indonesia seperti Gotham City dalam The Dark Knight. Ia menyoroti paradoks antara religiusitas tinggi dan maraknya korupsi.
Laporan CEOWORLD (2024) menempatkan Indonesia sebagai negara religius peringkat ketujuh dunia. Namun, indeks persepsi korupsi masih menunjukkan angka yang tinggi.
Dida membedakan antara religion (agama sebagai keyakinan) dan religiosity (keberagamaan dalam perilaku). “Kita percaya kepada Tuhan, tetapi jika tidak menjalankan ajaran-Nya, itu belum bisa disebut keberagamaan sejati,” ujarnya.
Ia merinci tiga faktor utama suburnya korupsi: sistem pemerintahan koruptif, budaya permisif, dan sikap apatis masyarakat. Korupsi dianggap lumrah dan jarang mendapat perlawanan berarti.
Menurut Dida, agama sering dipahami sebatas ritual, bukan etika sosial. “Ritus-ritus keagamaan memang penting, tetapi jika tidak tersambung dengan kehidupan sehari-hari, maka akan kehilangan maknanya,” tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya membangun akhlak dan etika sosial. “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia,” kutipnya dari sabda Nabi Muhammad.
Kesalehan personal, menurut Dida, harus ditransformasikan menjadi kesalehan sosial. “Kesederhanaan itu bukan gimmick. Kita butuh pemimpin dan tokoh yang benar-benar bisa diteladani,” katanya.
Para pembicara sepakat bahwa paradigma keberagamaan harus bergeser. Keberagamaan seseorang tidak hanya diukur dari ibadah, tetapi juga dari integritas dan kontribusinya.
Mereka menekankan pentingnya keteladanan pemimpin dan tokoh agama dalam membangun masyarakat yang lebih adil. Sejumlah tokoh seperti Gus Dur dan Nurcholish Madjid menjadi contoh relevan.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang transparan dan sistem pendidikan berbasis karakter harus diperkuat. Ini menjadi langkah krusial dalam menekan budaya korupsi di negara religius.