Jakarta — Langkah dramatis menandai perubahan besar dunia pendidikan Indonesia, pemerintah mulai menyalurkan tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) langsung dari kas negara ke rekening guru per Maret 2025. Melansir situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), skema baru ini menjanjikan penyaluran dana yang lebih cepat, tepat, dan transparan—dan telah menuai pujian luas dari para pendidik di seluruh negeri, Rabu (18/06/2025).
“Kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa, Selasa (17/06/2025). Ia menegaskan, “Dan kita berharap bahwa ini akan terus kita lanjutkan.”
Sebelumnya, tunjangan guru disalurkan lewat Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang sering kali menimbulkan keterlambatan hingga berminggu-minggu. Kini, dengan skema “langsung ke guru,” dana masuk tanpa perantara birokrasi panjang. “Ini adalah telah sampai ke rekening para guru ini,” kata Suahasil, “Dan mereka akan mulai menerima penyaluran Tahap II yang dimulai pada bulan Juni ini.”
Skema ini tak hanya mempercepat distribusi, tetapi juga mengubah cara negara merespons kebutuhan profesional guru. Pemerintah telah menyalurkan Rp16,71 triliun untuk Tahap I kepada 1,44 juta guru selama Maret hingga Mei 2025. Dengan jumlah yang sama, penyaluran Tahap II juga akan dilakukan bertahap mulai Juni ini.
“Dan nanti kita akan mulai, kita akan tetap laporkan supaya ini menjadi perhatian dari seluruh daerah,” ucap Suahasil. “Bahwa seluruh guru ASN Daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung guru dari APBN di pusat.” Ucapan ini menegaskan bahwa transparansi dan konsistensi menjadi kunci utama dalam reformasi penyaluran tunjangan ini.
Langkah ini sejalan dengan validasi dari Kemendikdasmen yang membuka peluang bagi penambahan jumlah penerima manfaat di masa mendatang. Komitmen ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk melayani guru tanpa jeda dan tanpa kompromi. “Jadi Tahap I adalah antara Maret sampai Mei,” ujar Wamenkeu.
Di tengah kritik terhadap birokrasi yang lamban, langkah ini mencerminkan arah baru—di mana negara hadir secara nyata bagi pendidik. Bukan hanya kebijakan teknis, tapi juga simbol kepercayaan dan penghargaan terhadap profesi guru. Dan kini, dengan APBN sebagai jembatan langsung ke rekening para pahlawan tanpa tanda jasa, harapan pun mengalir bersama angka di laporan keuangan.