Sampang – Kabupaten Sampang di era terkini menunjukkan kelasnya dalam dunia politik dan birokrasi. Bukan karena kemajuannya, tapi karena sukses menunda Pilkades selama beberapa tahun.
Apabila Pilkades dilaksanakan 2025, sesuai SK Bupati Sampang 2021, maka lama puasa Pilkades 4 tahun. Apabila Pilkades 2025 berhasil ditunda kembali pada 2027, dengan alasan belum ada Peraturan Pemerintah (PP) pasca pengundangan UU Nomor 3 Tahun 2024, maka Sampang sukses mengukir rekor puasa Pilkades selama 6 tahun.
Sejak SK Bupati tahun 2021 diterbitkan, Pilkades yang seharusnya digelar malah digeser ke 2025. Kini, angin penundaan kembali berembus, menyasar Pilkades 2025.
Alasannya begitu elegan: menunggu PP yang entah kapan datangnya. Semangat menunggu ini seolah menjadi tradisi sakral di Kabupaten Sampang.
“Kami heran, aturan teknis (PP, red.) tak kunjung turun tapi masyarakat terus disuruh bersabar,” sindir Herman Hidayat, Ketua DPC ProJo Kabupaten Sampang. “Padahal, yang sabar itu rakyat, bukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang,” tegasnya, Senin (26/05/2025).
Jika penundaan berlangsung sampai 2027, maka bisa saja rekor nasional baru (rekor dihitung sejak 2021, red.) akan tercipta. Sampang akan menjadi kabupaten yang berhasil menunda Pilkades selama enam tahun berturut-turut.
“Masyarakat patut bangga, Sampang memimpin dalam hal puasa Pilkades,” kata Mamang sambil tertawa getir. “Kalau soal ini, seluruh kabupaten Jatim bahkan Indonesia pun kalah,” lanjutnya.
Ratusan desa di Sampang saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades). Bukan sementara, tapi lama dan nyaman.
Para Pj Kades seolah tak punya masa kadaluarsa. Mereka menikmati kekuasaan tanpa legitimasi rakyat, tapi dengan legalitas penuh dari atas.
“Pj Kades seperti raja kecil yang tak perlu ikut Pilkades,” ujar Mamang dengan nada sarkastik. “Tak heran kalau mereka betah,” tambahnya.
Realitas ini menyingkirkan esensi demokrasi dari desa. Pemimpin tak lagi dipilih, tapi ditunjuk seperti masa kerajaan atau kolonial.
Lucunya, semua itu terjadi dengan dalih prosedur dan regulasi. Birokrasi jadi tameng sakti, bukan alat pelayanan publik.
“Kalau seperti ini terus, bisa saja lama-lama Pilkades di Sampang hanya jadi legenda,” keluh Mamang. “Anak cucu kita mungkin hanya dengar kisah Pilkades dari buku sejarah,” katanya lagi.
Dengan prestasi seperti ini, Pemkab Sampang tak perlu promosi wisata atau UMKM. Cukup promosikan rekor politik penundaan Pilkades dan keabadian Pj Kades.