Bangkalan – SMP dan SMA Al-Anwari di Tanah Merah, Bangkalan, tetap menggelar acara wisuda meski ada himbauan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur (Jatim) agar SMA, SMK, dan SLB tak melakukan wisuda. Himbauan tersebut telah tertuang dalam Nota Dinas Dinas Pendidikan Jatim Nomor 000.1.5/1506/101.5/2024, Sabtu (31/05/2025).
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai menghimbau semua sekolah negeri tak mengadakan wisuda dan sekolah swasta untuk mengikuti kebijakan itu. Namun, pihak SMP dan SMA Al-Anwari diduga mengabaikan nota dinas tersebut.
Sekolah tersebut tetap mengadakan purnawiyata dengan melibatkan siswa, guru, dan wali murid di lingkungan sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti dengan pungutan biaya kepada para siswa.
“Kebetulan anak saya dimintai sumbangan 300 ribu lebih mas, untuk acara purnawiyata itu,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (31/05/2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya beban tambahan bagi wali murid.
Beberapa orang tua mengaku keberatan dengan pungutan tersebut karena dianggap terlalu mahal. Mereka berharap pihak sekolah lebih peka terhadap kondisi ekonomi wali murid.
Kepala SMP Al-Anwari, Zulaihah, mengatakan bahwa aturan soal larangan wisuda masih menjadi perdebatan. “Masalahnya ini masih pro-kontra pak, ada yang dikasih izin, ada yang tidak,” sebut Zulaihah, Sabtu (31/05/2025).
Zulaihah juga meminta agar informasi ini tidak diekspos ke media. “Jadi kalau bisa jangan diekspos dulu pak. Soalnya beritanya Pemprov Jatim ini juga masih pro kontra,” tambahnya.
Pihak sekolah dinilai kurang bijak dalam menyikapi kebijakan Dinas Pendidikan Jatim. Padahal, tujuan himbauan tersebut untuk meringankan beban finansial keluarga siswa.
Kebijakan ini juga dibuat guna mencegah dampak psikologis terhadap siswa dari perbedaan perlakuan antar sekolah. Masyarakat luas pun banyak yang mendukung kebijakan tersebut karena dinilai tepat sasaran.
Dinas Pendidikan Jatim diminta lebih tegas dalam menindak sekolah yang melanggar nota dinasnya. Tindakan tegas dianggap perlu untuk menjaga keseragaman kebijakan pendidikan di Jatim.