Bangkalan – Bangkalan menghadapi tantangan besar dalam transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan untuk pembangunan periode 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan arah kebijakan pembangunan 2025-2029 dalam RPJPD 2025-2045 dengan fokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
Transformasi (perubahan, red.) sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan guna memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Musawwir, Anggota Komisi III DPRD Bangkalan, menyatakan bahwa rendahnya IPM harus diatasi dengan program konkret. “Pemkab harus memperluas akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang lebih baik,” ujarnya, Kamis (13/03/2025).
Transformasi ekonomi menitikberatkan pada penguatan sektor UMKM, industri kreatif, dan pertanian modern. Potensi ekonomi Bangkalan harus dikembangkan dengan dukungan infrastruktur dan kemudahan investasi. “Daya saing ekonomi daerah masih rendah, sehingga perlu kebijakan yang pro-investasi dan pemberdayaan UMKM,” tambah Musawwir.
Transformasi tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan efisiensi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang masih rendah, menurut SETDA Jatim, menjadi tantangan serius. “Pemkab harus lebih inovatif dalam tata kelola, terutama dengan digitalisasi administrasi,” tegas Musawwir.
Perbaikan infrastruktur dasar menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan peningkatan akses jalan, sanitasi, dan jaringan telekomunikasi. “Tanpa infrastruktur yang memadai, transformasi ekonomi dan sosial sulit tercapai,” katanya.
Namun, Kabupaten Bangkalan menghadapi kendala struktural yang kompleks. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, menduduki posisi kedua tertinggi di Jawa Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Bangkalan mencapai 18,5% pada 2024.
Kesejahteraan masyarakat masih rendah, tercermin dari peringkat IPM yang juga berada di posisi kedua terendah di Jawa Timur. Peningkatan kualitas SDM menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. “IPM rendah menunjukkan bahwa pembangunan manusia masih belum optimal,” ujar Musawwir.
Kapasitas fiskal yang rendah menjadi kendala dalam pembiayaan pembangunan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD masih kecil, sehingga ketergantungan pada transfer pusat tinggi. “Pemkab harus lebih kreatif dalam menggali potensi PAD, seperti optimalisasi pajak daerah,” katanya.
Belanja operasional yang tinggi, terutama dominasi belanja pegawai, membatasi ruang fiskal untuk pembangunan. Anggaran lebih banyak terserap untuk biaya rutin dibandingkan belanja produktif. “Struktur APBD harus diubah agar lebih proporsional antara belanja operasional dan modal,” imbuh Musawwir.
Belanja modal untuk pembangunan masih rendah, sehingga investasi infrastruktur dan layanan publik belum optimal. Porsi belanja modal yang kecil menghambat realisasi proyek strategis. “Alokasi anggaran harus lebih berorientasi pada pembangunan jangka panjang,” katanya.
Reformasi birokrasi di Bangkalan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. SETDA Jatim menilai bahwa efektivitas pemerintahan daerah masih perlu perbaikan signifikan. “Pemkab perlu mempercepat reformasi birokrasi agar pelayanan publik lebih efisien,” ujar Musawwir.
Sebagai solusi, Pemkab Bangkalan harus melakukan optimalisasi sumber pendapatan daerah, efisiensi belanja, dan percepatan reformasi birokrasi. Digitalisasi layanan publik, penguatan UMKM, dan investasi infrastruktur menjadi kunci utama. “Tanpa langkah nyata, tantangan ini sulit diatasi,” tegas Musawwir.