Sumenep – Puluhan karyawan PT Sumekar Sumenep, Madura, Jawa Timur, rencanakan mogok kerja. Mereka memprotes pihak perusahaan lantaran tidak memberikan gaji sejak 5 (lima) bulan terkahir.
Hariyanto (52) salah satu karyawan mengatakan, dirinya bersama seluruh karyawan merasa sangat kecewa atas tidak jelasnya pembayaran gaji karyawan oleh perusahaan.
Ia beralasan, selama ini, pihaknya bersama karyawan yang lain sudah bersabar menunggu. Namun, meski telah melalui beberapa proses mulai audiensi hingga rencana mogok kerja masih tetap belum ada kejelasan dari pihak perusahaan.
“Kami menuntut hak-hak kami yang belum terbayarkan. Soalnya, karyawan yang bekerja di darat saja sudah lima bulan tidak menerima gaji,” katanya, saat diwawancara jurnalis madurapers.com, Selasa 1 Maret 2022 kemaren.
Tidak hanya karyawan yang bekerja di daratan, Hariyanto mengaku juga karyawan sebagai kru kapal rata-rata sudah tiga bulan lamanya belum menerima gaji.
Menurut Hariyanto, jika dikalkulasi berdasarkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) rata-rata dari 60 karyawan yang belum menerima gaji per bulannya saja bisa mencapai Rp 200 juta. Bahkan jika ditotal dalam 4,5 bulan bisa mencapai miliaran rupiah.
“Tergantung jabatan sebenarnya. Tapi minimal UMK, iya kalau ditotal jumlahnya mungkin miliaran semua,” bebernya.
Sebab itu, pihaknya berharap agar perusahaan juga memperhatikan nasib para karyawan yang sudah bersabar bekerja selama beberapa bulan meski tidak digaji.
“Jangan gantung hak-hak kami. Makanya tadi kami mendesak agar persoalan ini diserahkan ke daerah,” tandasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Direktur PT Sumekar, Imam Molyadi mengaku bahwa pihaknya saat ini tidak membayar seluruh gaji karyawan.
“Karyawan yang bekerja di daratan selama 4,5 bulan dan untuk kru kapal tiga bulan. Saat ini memang mereka belum digaji,” Kata Imam memaparkan.
Tidak diberikan gaji tersebut, menurutnya dikarenakan menipisnya keuangan untuk membayar gaji karyawan itu lantaran beban operasional langsung maupun tidak langsung PT Sumekar lebih besar daripada pemasukan.
“Sejauh ini, perusahaan hanya mengandalkan pendapatan penghasilan dari Kapal DBS yang beroperasi,” ungkapnya menjelaskan.
“Kebetulan sekarang kapalnya sedang docking. Nanti kalau kapal jalan iya itu untuk menggaji,” sambungnya.
Ia menambahkan, sebagai langkah lain dari kondisi ini, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah secara langsung untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Mungkin ke Komisaris, baru setelah itu insya Allah kita sampaikan ke Bupati langsung,” pungkasnya.