Sampang – Perusahaan migas asal Malaysia, Petronas Carigali, kembali memantik kemarahan publik. Sejak hampir setahun lalu, perusahaan tersebut belum menuntaskan pembayaran ganti rugi atas kerusakan rumpon milik nelayan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Madura yang terdampak eksplorasi 3D Seismik Migas.
Alih-alih menyelesaikan persoalan, Petronas justru menyatakan telah menyalurkan ganti rugi melalui PT Elnusa sebagai pihak ketiga.
Dalam pernyataan terbarunya, Manager Petronas, Erik Yoga, bahkan meminta para nelayan dan aktivis agar menyampaikan keluhan langsung kepada Bupati Sampang. Pernyataan itu langsung menuai kritik karena dianggap sebagai bentuk lepas tanggung jawab.
Ketua Paguyuban Kepala Desa (Kades) wilayah Pantura Sampang, Moch. Wijdan, menyuarakan kekecewaannya. Pria yang akrab disapa Bun Wid itu mengaku hampir setiap hari menerima keluhan dari tokoh nelayan di tiga kecamatan Kabupaten Sampang, serta dari wilayah Batumarmar dan Pasean di Kabupaten Pamekasan.
“Tolong Petronas segera bayar ganti rugi rumpon milik nelayan. Jangan lagi mempermainkan rakyat kecil. Sudah hampir satu tahun mereka menunggu kejelasan,” tegas Bun Wid saat ditemui di kediamannya, Rabu (30/07/2025).
Menurut Bun Wid, kondisi para nelayan kini makin memprihatinkan akibat kerusakan rumpon yang tak kunjung diganti. Ia pun mempertanyakan keseriusan dan itikad baik Petronas dalam menyelesaikan konflik ini.
Menanggapi kabar keterlibatan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, dalam alur komunikasi ganti rugi, Bun Wid memilih bersikap hati-hati. Ia meyakini Bupati akan berpihak kepada rakyat, namun tidak menampik adanya kemungkinan permainan oknum di balik lambatnya realisasi pembayaran.
“Saya tidak yakin Bupati terlibat. Tapi sangat tidak masuk akal kalau Petronas, perusahaan sebesar itu, belum membayar. Bisa jadi ada oknum yang bermain di belakang ini,” ucapnya.
Sebagai Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Bun Wid berkomitmen menelusuri ke mana dana ganti rugi itu mengalir. Ia juga siap mengambil langkah tegas apabila terbukti ada praktik penggelapan dana.
“Saya akan selidiki ke mana dana itu sebenarnya mengalir. Kalau memang terbukti digelapkan, Petronas wajib membayar kembali. Jika tetap menolak, saya akan berdiri bersama rakyat dan mendukung pengusiran Petronas dari Madura,” tandasnya.
Sebelumnya, kelompok nelayan dan aktivis juga menyatakan rencana aksi besar-besaran di lokasi strategis, termasuk Rig Bukit Tua dan kantor Petronas di Gresik, serta SKK Migas Jabanusa.
Mereka menuntut agar Petronas segera menyelesaikan tanggung jawab secara transparan tanpa melibatkan birokrasi lokal sebagai tameng.